Juru Bicara (Jubir) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla menjelaskan bahwa transisi tiga perusahaan pelat merah yang menjadi Agrinas bertujuan untuk memperkuat sektor pangan.
Putri mengungkapkan bahwa BUMN Karya membutuhkan restrukturisasi, dan Kementerian BUMN melihat peluang untuk memperkuat sektor pangan melalui perubahan ini.
“Pemerintah perlu memperkuat sektor pangan, dan untuk mendukung hal itu, kami melihat peluang yang ada. Oleh karena itu, BUMN Karya yang sebelumnya bergerak di sektor konstruksi, kini diperluas ke sektor pangan. Maka, nama mereka pun diubah menjadi Agrinas,” jelas Putri di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Tiga BUMN Karya yang akan bertransformasi menjadi Agrinas adalah Virama Karya yang menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya yang menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya yang menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.
Putri menambahkan bahwa proses pemindahan tiga perusahaan ini masih berjalan, dan pembentukan holding untuk Agrinas belum diputuskan.
Menurutnya, proses transisi ini memerlukan waktu karena ada banyak tahapan yang harus diselesaikan.
“Untuk holding dan lainnya, saat ini belum ada informasi lebih lanjut karena prosesnya sedang berjalan, terutama untuk Yodya dan Virama,” kata Putri.
Ketiga perusahaan Agrinas tersebut juga akan bergabung dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa rencana pemerintah untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN Agrinas sudah termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Dalam APBN tersebut ada ‘below the line’ untuk pembiayaan investasi, dengan alokasi hingga Rp8 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/3).
Menkeu mengingatkan agar tidak ada anggapan bahwa PMN untuk Agrinas adalah dana baru, karena saat penyusunan APBN, BUMN yang akan menerima investasi tersebut belum ditentukan.
“Agrinas adalah BUMN baru yang dibentuk dari perusahaan sebelumnya. Saat ini, Kementerian BUMN akan menyampaikan proposal PMN kepada DPR untuk pelaksanaan selanjutnya,” katanya.
