Hubungan antara platform X (sebelumnya Twitter) dan pemerintah India memanas, meskipun pemilik X, Elon Musk, baru saja bertemu dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Washington DC bulan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Musk bahkan memberikan hadiah dan memperkenalkan keluarganya kepada Modi. Modi sendiri menggambarkan pertemuan itu sebagai momen yang sangat positif.
Namun, tak lama setelahnya, X mengajukan gugatan terhadap pemerintah India, menuduh adanya sensor ketat yang dilakukan secara ilegal. Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tinggi Karnataka, India Selatan, pada 5 Maret. X menuduh pemerintah menerapkan “mekanisme ilegal” untuk memblokir konten serta memberikan kewenangan luas kepada pejabat pemerintah dan kementerian untuk menghapus konten tanpa melalui proses hukum yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Teknologi Informasi India.
Undang-Undang tersebut, khususnya Pasal 69A yang disahkan pada Oktober 2000, sebenarnya memberi kewenangan kepada Kementerian Teknologi Informasi India untuk menghapus konten yang dianggap membahayakan keamanan nasional atau melanggar kesopanan publik. Namun, aturan ini mengharuskan persetujuan resmi dari Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (MeitY) melalui proses hukum yang jelas.
Kini, pemerintah India memperkenalkan mekanisme baru melalui Pasal 79(3)(b) dari Undang-Undang IT. Aturan ini memungkinkan pejabat pemerintah memerintahkan penghapusan konten hanya dengan pemberitahuan melalui portal khusus bernama Sahyog (yang berarti “kerja sama” dalam bahasa Inggris) — tanpa pengawasan hukum lebih lanjut.
Pemerintah mewajibkan platform media sosial, termasuk X, untuk mendaftar di portal tersebut. Namun, X menilai hal ini akan membuka peluang bagi sensor yang sewenang-wenang.
Apar Gupta, pengacara sekaligus pendiri Yayasan Kebebasan Internet, mengatakan bahwa portal Sahyog menciptakan sistem sensor baru yang tidak memiliki pengawasan hukum, karena pejabat yang ditunjuk bisa langsung mengirim perintah penghapusan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan Kementerian Perkeretaapian India yang sempat memerintahkan X untuk menghapus lebih dari 200 video terkait kerusuhan di New Delhi pada Februari lalu.
“Melalui sistem sensor paralel ini, pemerintah telah bertindak di luar hukum. Ada dasar kuat dalam klaim yang diajukan X,” kata Gupta, dikutip dari Al Jazeera pada Minggu (23/3/2025).
Kasus hukum X melawan pemerintah India dilaporkan pertama kali oleh media India pada 20 Maret. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tinggi Karnataka pada 27 Maret.
