Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menginformasikan bahwa sejak 2022 hingga kini, mereka telah menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp 84,2 triliun untuk membiayai pembangunan 721 ribu unit rumah. Sementara itu, program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera telah membiayai 19.345 unit rumah dengan total nilai Rp 3,3 triliun sejak 2021 hingga 2024.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025, terdapat percepatan pembangunan sebanyak 147.265 unit rumah. Ini mencakup unit yang sedang dibangun, telah selesai, siap akad, sudah akad, serta yang telah mendapatkan pembiayaan KPR subsidi.
“Pada periode 1 Januari hingga 16 April 2025 saja, pemerintah telah menyalurkan subsidi KPR untuk 105 ribu unit,” kata Heru dalam konferensi di Menara Mandiri I, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Mengacu pada data anggaran 2025, sejak awal tahun hingga pertengahan April, total rumah subsidi yang dibiayai lewat KPR FLPP dan KPR Tapera berjumlah 105.319 unit. Dari angka tersebut, sebanyak 66.107 unit telah disalurkan—angka ini meningkat sekitar 1.273% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, yang hanya mencapai 4.229 unit rumah.
Heru juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji lebih lanjut program rumah subsidi yang ditujukan khusus untuk 13 profesi, antara lain guru, anggota TNI AD, Polri, tenaga medis, pekerja migran, buruh, nelayan, petani, pengemudi transportasi online, pelaku ekonomi kreatif, kader BKKBN, serta asisten rumah tangga (ART).
Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk diskriminasi terhadap profesi lain, sebab pemerintah tetap membuka kuota reguler dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kelompok desil 1 hingga 8.
