Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi melaporkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai hasil negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif perdagangan yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa proposal Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mendapat apresiasi dari berbagai pihak di AS, termasuk Kantor Perdagangan AS (USTR), Kementerian Keuangan, dan sejumlah perusahaan besar seperti Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.
Strategi Mengatasi Defisit Perdagangan
Indonesia sebelumnya mencatat defisit perdagangan dengan AS sebesar US$ 19 miliar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menawarkan peningkatan impor produk-produk Amerika Serikat hingga mencapai US$ 19,5 miliar.
Langkah ini akan dilakukan melalui pembelian langsung serta pelaksanaan proyek-proyek yang melibatkan produk dan layanan dari AS.
Airlangga juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah AS agar memberikan perlakuan tarif ekspor Indonesia yang setara dengan negara lain, seperti Vietnam dan Bangladesh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang adil dan kompetitif.
Arahan Tegas Prabowo: Win-Win Solution
Presiden terpilih Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua tawaran dan kesepakatan Indonesia bersifat win-win solution, tanpa memperlihatkan keberpihakan terhadap negara tertentu.
Arahan tersebut juga sejalan dengan program deregulasi di dalam negeri, termasuk pembentukan satuan tugas khusus untuk mempercepat penyederhanaan regulasi investasi dan perdagangan.
Tarif Tinggi Ditunda, Tapi Ancaman Baru Muncul
Sebagai hasil negosiasi, pemberlakuan tarif tambahan sebesar 32% terhadap sejumlah produk Indonesia ditunda sementara selama tiga bulan ke depan. Namun, tarif proteksi dasar sebesar 10% tetap diberlakukan.
Di sisi lain, pemerintah AS berencana mengenakan tarif impor hingga 3.500% terhadap produk panel surya dari negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Keputusan final terkait kebijakan ini akan diumumkan oleh Komisi Perdagangan Internasional AS pada Juni 2025.
Kesempatan dan Tantangan Baru untuk Indonesia
Penundaan tarif tambahan dan peluang peningkatan impor dari AS menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia. Meski demikian, pemerintah perlu terus memperkuat diplomasi perdagangan dan mempercepat reformasi regulasi untuk memastikan kesepakatan ini benar-benar membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca berita lain : Investasi 1500 triliun gagal teralisasi, ini biang keroknya
