Jakarta, 30 April 2025 – Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang akan digelar pada Kamis, 1 Mei 2025, di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kehadiran Prabowo dalam acara tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo merespons undangan dari panitia penyelenggara dengan cepat dan menyatakan kesediaannya untuk turut hadir serta memberikan pidato di hadapan puluhan ribu buruh yang akan mengikuti aksi damai tersebut. “Bapak Presiden akan hadir sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan buruh Indonesia dan sebagai bagian dari komitmennya dalam mendengarkan serta merespons aspirasi kaum pekerja,” ujar Prasetyo dalam keterangan pers, Rabu (30/4/2025).
Ratusan Ribu Buruh Diperkirakan Hadir
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang Presiden Prabowo untuk menyampaikan pidato dalam peringatan May Day sebagai simbol komitmen negara terhadap buruh. Ia memperkirakan sekitar 200 ribu buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan hadir dan memadati kawasan Monas dalam aksi yang diklaim akan berlangsung tertib dan damai.
“Kami ingin menyampaikan bahwa May Day bukan hanya hari libur nasional, tetapi juga momentum perjuangan buruh. Dengan hadirnya Presiden, ini menjadi sejarah baru yang menunjukkan sinergi antara buruh dan pemerintah,” kata Said Iqbal.
Tuntutan Buruh: Dari RUU Perampasan Aset hingga Tolak Omnibus Law
Dalam peringatan May Day 2025 ini, buruh membawa sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:
- Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Buruh mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU tersebut sebagai bentuk pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara.
- Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-PHK: Menanggapi maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), buruh meminta agar pemerintah membentuk Satgas khusus untuk menekan angka PHK dan menjamin keberlangsungan kerja.
- Penolakan terhadap Omnibus Law: Kaum buruh masih menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap merugikan hak-hak pekerja.
- Peningkatan Upah Minimum Sektoral: Tuntutan ini diajukan untuk menjamin kesejahteraan buruh di berbagai sektor industri.
Para buruh berharap agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret dari pemerintahan yang akan datang.
Pengamanan Ketat dan Imbauan kepada Masyarakat
Guna mendukung kelancaran acara dan menjaga keamanan, Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menerjunkan sekitar 14 ribu personel gabungan yang terdiri dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Pengamanan akan difokuskan di sekitar kawasan Monas, Istana Negara, serta jalur-jalur strategis yang menjadi titik kumpul massa.
Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat umum untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya pada 1 Mei demi menghindari kemacetan lalu lintas yang diperkirakan cukup parah akibat konsentrasi massa.
Komitmen Pemerintah
Kehadiran Prabowo dalam peringatan May Day tahun ini menjadi sinyal awal bahwa pemerintahannya ingin menjalin komunikasi yang lebih terbuka dengan serikat pekerja dan kaum buruh. Banyak pihak menilai langkah ini sebagai bentuk penghormatan terhadap peran buruh dalam pembangunan nasional.
“Ini bukan sekadar seremonial. Presiden ingin berdialog dan memahami langsung apa yang menjadi kegelisahan para pekerja,” kata Prasetyo Hadi menegaskan.
May Day 2025 diharapkan menjadi titik balik dalam hubungan antara buruh dan pemerintah, dari yang selama ini penuh ketegangan menjadi lebih produktif dan kooperatif.
Baca Juga : Libur Panjang Menanti! Ini Jadwal Tanggal Merah Mei 2025
