Jakarta, 7 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) guna mempercepat transformasi digital nasional, khususnya dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam mendorong digitalisasi sebagai fondasi utama reformasi birokrasi. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien — terutama dalam penyaluran bantuan sosial.
Langkah Nyata: Pengembangan DTSEN dan DPI
Salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah pengembangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang secara resmi diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025. DTSEN bertujuan untuk menyatukan data sosial dan ekonomi seluruh warga negara dalam satu sistem terpadu guna mendukung kebijakan berbasis data yang presisi dan akuntabel.
Untuk mendukung implementasi DTSEN, pemerintah juga mengedepankan pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI) — sebuah kerangka digital yang mengintegrasikan berbagai sistem layanan publik agar lebih terbuka, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pertemuan Strategis: KemenPAN-RB dan Tony Blair Institute
Pertemuan penting antara Menteri PAN-RB Rini Widyantini dan Senior Director Government Innovation and AI dari TBI, Barbara Ubaldi, digelar pada 6 Mei 2025 di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam rencana aksi pembangunan DPI dan strategi implementasi DTSEN dalam skala nasional.
“Pemanfaatan DPI yang terintegrasi akan mempercepat layanan publik yang bersih dari korupsi, akurat dalam penyaluran bantuan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi digital,” ujar Rini Widyantini.
Barbara Ubaldi menambahkan bahwa pengalaman global TBI, termasuk dalam penerapan sistem digital terintegrasi di berbagai negara seperti Inggris dan Rwanda, siap mendukung Indonesia dalam menciptakan digital government yang tangguh dan berorientasi pada rakyat.
Mengadopsi Best Practices Global
Dalam kerangka kerja sama ini, Indonesia akan mengadopsi praktik terbaik (best practices) dari negara-negara yang telah sukses menerapkan transformasi digital. Salah satunya adalah Inggris dengan platform Gov.UK—portal layanan publik digital yang menyatukan ratusan layanan pemerintahan dalam satu pintu.
Implementasi prinsip serupa di Indonesia diyakini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, mempercepat proses birokrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.
Menuju Pemerintahan Digital 4.0
Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan kolaborasi bersama Tony Blair Institute, Indonesia tengah membangun fondasi digital yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan, mewujudkan efisiensi birokrasi, dan menjadikan pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia menuju Pemerintahan Digital 4.0, di mana teknologi, data, dan inovasi menjadi pilar utama pembangunan nasional yang berkeadilan dan inklusif.
Baca Juga : Wapres Gibran: “AI Masuk Kurikulum Sekolah 2025!”
