Menjaga Integritas Pemerintahan Sumut
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kembali mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas dan kedisiplinan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Baru-baru ini, ia resmi menonaktifkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Ismael Sinaga, setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan adanya pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
Proses Pemeriksaan dan Sanksi Tegas
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumut, Sutan Tolang Lubis, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat telah membuktikan pelanggaran berat yang dilakukan Ismael Sinaga. Meski tidak mengungkapkan secara detail jenis pelanggaran tersebut, Sutan memastikan bahwa pemberian sanksi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku. Sanksi berupa pembebasan tugas selama satu tahun ini berlaku efektif sejak pengumuman dan penonaktifan dilakukan.
Sebagai pengganti sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sumut, Moettaqien Hasrimi, ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kadisnaker Sumut untuk memastikan kelangsungan tugas dan pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan.
Baca Juga : Gubernur Jabar Perjelas Isu Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot di Bogor
Serangkaian Penonaktifan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Penonaktifan Ismael Sinaga merupakan yang keenam kalinya dilakukan Gubernur Bobby Nasution terhadap pejabat yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan etika. Sebelumnya, lima pejabat lainnya sudah lebih dahulu dicopot atau dinonaktifkan. Mereka antara lain:
- Abdul Haris Lubis, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut
- Ilyas Sitorus, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut
- Mulyadi Simatupang, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral
- Juliadi Harahap, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumut
- Harianto Butar Butar, Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Sumut
Berbagai pelanggaran yang menjadi alasan penonaktifan pejabat tersebut beragam, mulai dari dugaan korupsi hingga tindakan yang dianggap merusak citra dan nama baik Pemerintah Provinsi Sumut serta Gubernur sendiri.
Komitmen Pemerintah Sumut dalam Membangun Tata Kelola Bersih
Langkah penonaktifan dan pencopotan pejabat ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah provinsi dalam memberantas praktik penyimpangan di lingkungan aparatur sipil negara. Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pejabat yang melanggar aturan dan merusak kepercayaan publik.
Dengan menegakkan disiplin dan integritas, pemerintah Sumut berharap bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, serta berorientasi pada kemajuan daerah. Langkah ini juga diharapkan menjadi contoh bagi jajaran pemerintahan di tingkat daerah lainnya agar bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Baca Juga : Gubernur Jateng Kritik Rencana Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak Militer
