Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmennya untuk mendongkrak penerimaan negara melalui sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi. Dalam sebuah rapat strategis lintas kementerian, Sri Mulyani secara terbuka mendorong Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, agar mempercepat eksplorasi dan pengeboran minyak. Tujuannya jelas: meningkatkan angka lifting minyak Indonesia agar mendekati target ambisius satu juta barel per hari (bph).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, capaian lifting minyak Indonesia terus mengalami penurunan. Dari sisi produksi, berbagai kendala seperti menurunnya cadangan minyak, minimnya investasi baru, serta birokrasi yang berbelit-belit, telah membuat sektor hulu migas Indonesia tertinggal dibanding negara-negara tetangga.
Lifting Minyak: Masalah Lama, Solusi Harus Segera
Lifting minyak, yang merujuk pada volume minyak bumi yang berhasil diproduksi dan dijual oleh negara, menjadi indikator vital bagi keuangan negara. Pasalnya, sebagian besar penerimaan negara dari sektor energi masih bergantung pada lifting ini. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 635.000 bph. Namun realisasinya pada semester pertama masih jauh dari harapan.
Melihat kondisi ini, Sri Mulyani menilai perlu ada percepatan dan terobosan, terutama dalam hal regulasi dan eksekusi proyek-proyek migas. Ia pun menegaskan bahwa kementerian keuangan siap memberikan dukungan penuh, termasuk dalam bentuk insentif fiskal dan penyederhanaan proses perpajakan bagi investor yang serius menggarap sektor hulu migas.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada cadangan lama. Kita butuh sumur baru, eksplorasi baru, dan investasi baru. Ini tugas kita bersama,” tegas Sri Mulyani dalam forum koordinasi tersebut.
Bahlil Diminta Turun Langsung Dorong Investasi Hulu Migas
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dinilai memiliki peran kunci dalam menjembatani masuknya investasi ke sektor migas. Selama ini, banyak investor mengeluhkan rumitnya proses perizinan, tumpang tindih regulasi, hingga ketidakpastian hukum yang membuat mereka enggan menanamkan modal besar.
Sri Mulyani pun meminta Bahlil agar turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan SKK Migas serta para pelaku usaha untuk memastikan tidak ada lagi hambatan yang menghalangi investasi di sektor ini. Ia menekankan bahwa target lifting satu juta bph bukan mimpi, melainkan keharusan jika Indonesia ingin mempertahankan kemandirian energi dan menjaga stabilitas fiskal jangka panjang.
“Negara lain bisa karena mereka kerja cepat, kita pun harus bisa. Pak Bahlil, kita dorong supaya pengeboran bisa dimulai lebih cepat. Jangan tunggu semuanya sempurna dulu,” ujar Sri Mulyani.
Tantangan Teknis dan Geopolitik
Meski dorongan dari Sri Mulyani mendapat sambutan positif, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Secara teknis, banyak ladang minyak Indonesia yang telah tua (mature fields), sehingga produksinya menurun tajam dari tahun ke tahun. Dibutuhkan teknologi enhanced oil recovery (EOR) yang tidak murah untuk kembali menghidupkan ladang-ladang tersebut.
Selain itu, dari sisi geopolitik dan global, fluktuasi harga minyak dunia, transisi energi menuju energi baru terbarukan, serta tekanan dari isu lingkungan membuat banyak investor menjadi semakin selektif dalam menempatkan modalnya.
Strategi Jangka Pendek dan Menengah
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah merancang skema percepatan eksplorasi blok migas potensial seperti Blok Masela dan Wilayah Kerja (WK) Rokan. Sementara itu, untuk jangka menengah, Sri Mulyani mendorong reformasi fiskal di sektor migas, termasuk pengkajian ulang terhadap bagi hasil (profit sharing) agar lebih kompetitif dibanding negara lain.
Pemerintah juga mendorong digitalisasi proses perizinan dan penetapan satu peta regulasi (regulatory roadmap) agar iklim investasi menjadi lebih kondusif dan transparan.
Langkah Sri Mulyani mendorong Bahlil agar lebih agresif dalam mendorong eksplorasi dan produksi minyak merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin tinggal diam menghadapi anjloknya lifting minyak. Di tengah tantangan transisi energi global, Indonesia masih harus memastikan ketahanan energinya melalui optimalisasi sumber daya alam yang ada. Mimpi satu juta bph bukan hanya soal angka, tapi tentang kemampuan bangsa ini menjaga kemandirian energi, menyeimbangkan fiskal, dan menyejahterakan rakyat.
Baca Juga : Sri Mulyani Bakal Pajaki Pedagang Online di E-Commerce
