Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok, mengejutkan publik dengan pengakuannya siap menyerahkan data penting kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
Ahok menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Komisaris Utama, ia rajin mendokumentasikan rapat dalam bentuk rekaman dan catatan tertulis yang siap ia serahkan kepada penyidik.
“Saya sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat,” ujar Ahok usai menjalani pemeriksaan di Kantor Pusat Kejagung, Jakarta, pada Jumat (14/3/2025).
Kejagung Punya Data Lebih Lengkap
Dalam pengakuannya, Ahok mengaku terkejut karena Kejagung ternyata memiliki data yang jauh lebih lengkap dan mendalam dibandingkan apa yang ia miliki.
“Ibaratnya saya cuma punya sekaki, dia (Kejagung) sudah sampai kepala. Saya juga kaget dikasih tahu penelitian ini ada fraud apa, ada penyimpangan, transfer seperti apa, dia jelasin, saya juga kaget,” kata Ahok.
Ia pun menegaskan bahwa sebagai Komisaris Utama, kewenangannya hanya sebatas pengawasan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), bukan masuk ke ranah operasional subholding.
“Saya hanya urus untung rugi saja. Saya tidak bisa masuk sampai operasional. Itu di luar kewenangan saya,” tambahnya.
Ahok Siap Berikan Data dan Kembali Jadi Saksi
Ahok menegaskan bahwa meskipun ia tidak mengetahui detail operasional di bawah subholding, ia tetap mendokumentasikan agenda rapat selama menjabat.
“Saya minta data, saya sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan Kejagung minta langsung dari Pertamina kalau perlu lebih lengkap,” tegasnya.
Pemeriksaan Ahok sebagai saksi berlangsung panjang, dimulai pukul 08.45 WIB hingga 18.00 WIB pada Kamis (13/3/2025). Ia pun menegaskan kesiapannya untuk kembali hadir jika diperlukan.
“Kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi,” ujar Ahok.
Sudah Ada Sembilan Tersangka
Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Rinciannya:
- Enam orang merupakan pejabat tinggi di Subholding Pertamina
- Tiga orang berasal dari pihak swasta
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut salah satu BUMN strategis yang memegang peran vital dalam ketahanan energi nasional.
Kerugian Negara Diduga Besar
Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini disebut berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
Ahok berharap agar proses hukum berjalan transparan dan tuntas, demi menjaga integritas Pertamina sebagai BUMN energi kebanggaan nasional.
“Ini momen penting untuk memperbaiki tata kelola di BUMN, terutama sektor energi. Pengawasan harus lebih ketat dan sistem harus lebih transparan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ucap Ahok.
Respon DPR dan Pakar Hukum
Kasus ini mendapat reaksi cepat dari DPR RI. Sejumlah anggota dewan mendukung langkah Kejagung dalam mengusut tuntas kasus ini.
“Siapapun yang terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Ini menyangkut uang negara, tidak boleh ada yang kebal hukum,” ujar salah satu anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi.
Pakar hukum dan ekonomi juga menilai keterbukaan Ahok dalam memberikan data adalah contoh positif bagi pejabat BUMN lain.
“Ahok menunjukkan tanggung jawab moral. Ini patut diapresiasi. Pejabat yang berani transparan seperti ini seharusnya menjadi role model,” ujar analis ekonomi energi dari Universitas Indonesia.
Publik Desak Usut Tuntas Hingga ke Pucuk Pimpinan
Di tengah dukungan terhadap Ahok, publik juga berharap penyelidikan tidak hanya berhenti di level subholding.
Sejumlah pengamat meminta agar penyelidikan lebih dalam dilakukan, menyasar kemungkinan keterlibatan pejabat yang lebih tinggi.
“Jangan cuma anak buah yang dikorbankan. Kalau ada yang lebih besar di atas, harus diungkap juga,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Pertamina Masih Bungkam
Hingga kini, pihak Pertamina belum memberikan pernyataan resmi terkait pengakuan Ahok maupun proses penyelidikan yang tengah berlangsung.
Namun sebelumnya, manajemen Pertamina menyatakan komitmennya untuk mendukung proses hukum dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang.
Proses Hukum Jadi Sorotan Publik
Kasus ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik, mengingat posisi Pertamina sebagai tulang punggung sektor energi nasional.
Proses hukum diharapkan bisa mengungkap semua pihak yang terlibat dan menjadi titik balik dalam memperbaiki tata kelola BUMN.
Dengan keberanian Ahok membuka data dan kesigapan Kejagung dalam menyelidiki kasus ini, publik berharap:
✅ Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu
✅ BUMN bersih dari praktik korupsi
✅ Kepercayaan publik terhadap Pertamina dipulihkan
Kini, semua mata tertuju pada Kejagung dan Pertamina untuk melihat bagaimana akhir dari kasus besar ini akan terungkap.
