Prabowo Dorong Efisiensi Anggaran Demi Ekonomi Lebih Kuat
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk mengefisiensikan anggaran negara, menyasar Rp 306 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan daerah. KKP terkena pemangkasan Rp 2,1 triliun atau 34% dari pagu semula.
Efisiensi ini bertujuan menghindari pemborosan dan mengalihkan anggaran ke program berdampak langsung bagi masyarakat, sejalan dengan visi menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi global.
KKP Dorong Ekonomi Biru dan Pendanaan Alternatif
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjadikan efisiensi sebagai pemicu inovasi dalam program Ekonomi Biru. Fokus utamanya adalah konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, dan pengendalian sampah laut.
KKP juga mencari pendanaan alternatif, seperti Debt Swap for Nature senilai US$ 35 juta dari AS untuk konservasi terumbu karang dan penerbitan coral reef bond bersama Bank Dunia. Selain itu, ada impact bond untuk mendukung perikanan kecil dan ekonomi pesisir.
Kolaborasi Global dan Pengawasan Ketat
KKP menggandeng UNIDO dalam proyek GQSP Indonesia Fase 2, dengan hibah 2 juta Euro untuk memperkuat rantai nilai rumput laut dan udang di berbagai daerah.
Meski mengandalkan pendanaan alternatif, KKP memastikan pengawasan ketat melalui regulasi, seperti Instruksi Menteri KP Nomor 167 Tahun 2023 dan Permen KP Nomor 27 Tahun 2024. Setiap proyek dievaluasi oleh BPK dan BPKP untuk menjamin pemanfaatan dana yang transparan dan tepat sasaran.
Prabowo dan KKP menegaskan, efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan, melainkan strategi membangun ekonomi yang lebih kuat, inovatif, dan berkelanjutan.
