Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama terkait sistem pembayaran digital QRIS dan GPN dengan operator asing.
Airlangga menekankan bahwa Indonesia berkomitmen menciptakan peluang yang adil bagi seluruh operator, sekaligus menjaga kepentingan nasional serta mendorong terciptanya sistem pembayaran yang lebih inklusif dan terbuka.
Meski Amerika Serikat mengkritik QRIS, Bank Indonesia tetap memperluas penggunaan sistem pembayaran ini ke berbagai negara.
Dalam waktu dekat, QRIS akan dapat digunakan untuk transaksi di Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi. Saat ini, QRIS sudah bisa digunakan di Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Selama kuartal pertama tahun 2025, QRIS telah digunakan oleh 56,3 juta pengguna dengan volume transaksi sebesar Rp2,6 miliar dan total nilai transaksi lebih dari Rp260 triliun.
Sementara itu, layanan QRIS Tap yang baru diluncurkan satu bulan lalu telah mencatatkan penggunaan oleh 20,8 juta pengguna dengan nilai transaksi melebihi Rp3 miliar.
Kritik Amerika Serikat terhadap QRIS dan GPN menjadi bagian dari tekanan terhadap Indonesia.
Lantas, mengapa standar pembayaran digital lokal ini menarik perhatian besar dari pemerintahan Donald Trump hingga dinilai berpotensi mengganggu hubungan perdagangan kedua negara?
