Dewan Kesejahteraan Buruh Akan Dibentuk, Fokus Utama: Hapus Outsourcing.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan dan keluhan utama para pekerja di Indonesia. Dalam pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5), Prabowo mengumumkan bahwa dirinya akan membentuk sebuah badan khusus bernama Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini nantinya akan bertugas mencari jalan terbaik untuk menghapus sistem outsourcing secara bertahap, namun secepat mungkin.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya menghapus outsourcing,” tegas Prabowo di hadapan ribuan buruh.
Dewan ini direncanakan akan diisi oleh para pimpinan serikat buruh dari berbagai konfederasi besar di Indonesia. Tujuannya adalah melibatkan langsung suara dan aspirasi pekerja dalam proses perumusan kebijakan tenaga kerja ke depan. Meski begitu, Prabowo juga mengingatkan bahwa Indonesia tetap harus menjaga ekosistem investasi yang sehat agar perekonomian terus tumbuh dan lapangan kerja tetap tersedia.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ujarnya, mengajak buruh untuk tetap realistis dalam menyikapi transisi kebijakan ini.
Buruh dan Pemodal Bertemu di Istana, Era Baru Hubungan Industrial?
Dalam langkah progresif yang tak biasa dilakukan pemerintahan sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan rencananya untuk mempertemukan langsung 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan di Istana Bogor. Ia ingin menciptakan dialog terbuka dan jujur antara kedua belah pihak yang selama ini kerap berada di posisi berseberangan.
“Saya akan mengatakan kepada para pengusaha, ‘Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik’,” tegas Prabowo, menyiratkan tekad untuk menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa negara tidak akan lepas tangan. Pemerintah akan terus memberikan berbagai bentuk dukungan sosial seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, hingga bantuan tunai langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, ia juga menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan.
“Jangan mereka yang tidak perlu tapi terima juga bantuan dan subsidi. Ini tidak benar!” tegasnya.
Dalam peringatan Hari Buruh tersebut, hanya tiga konfederasi buruh besar yang hadir bersama Presiden di Monas: KSPI, KSBSI, dan KSPSI. Sementara itu, sejumlah serikat dan aliansi masyarakat sipil lainnya memilih turun ke jalan dan berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk menyuarakan tuntutan mereka melalui aksi demonstrasi.
Langkah Prabowo ini menandai awal dari pendekatan baru dalam hubungan industrial di Indonesia — pendekatan yang mengutamakan dialog, keseimbangan antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi, serta pelibatan langsung para pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
Baca Juga : 133 Kardinal Pilih Paus Baru: Sejarah di Kapel Sistina
