Jakarta, 4 Mei 2025 — Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah Indonesia. Dalam rapat terbatas bersama kementerian terkait, Prabowo menyatakan bahwa biaya haji Indonesia ke depan harus lebih murah dari Malaysia, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam konteks evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang hingga kini masih menyisakan sejumlah tantangan, baik dari segi efisiensi anggaran, transparansi dana, maupun kenyamanan jemaah di Tanah Suci.
“Kita bangsa besar. Kita harus bisa menekan biaya haji, setidaknya harus bisa lebih murah dari Malaysia. Tapi pelayanan jangan sampai turun, justru harus naik,” ujar Prabowo dalam rapat tertutup di Jakarta, Jumat (3/5).
Biaya Haji 2025 Sudah Turun, Tapi Dinilai Masih Berat
Pemerintah melalui Kementerian Agama sebelumnya telah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, Rp55,4 juta dibebankan langsung kepada jemaah sebagai Bipih, sementara sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Meski terjadi penurunan dari biaya tahun 2024 yang mencapai Rp93,4 juta, beban yang ditanggung jemaah masih tergolong tinggi, terutama bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini menjadi salah satu alasan utama di balik keinginan Prabowo untuk melakukan perombakan strategi biaya haji secara nasional.
Perbandingan dengan Malaysia dan Negara Lain
Untuk diketahui, Malaysia saat ini hanya menetapkan biaya haji sekitar RM10,980 atau sekitar Rp37 juta untuk jemaahnya, berkat sistem subsidi penuh dari Lembaga Tabung Haji yang dikelola secara mandiri dan profesional. Pemerintah Malaysia menutupi sebagian besar biaya melalui hasil investasi dana haji yang dikelola secara produktif.
Melihat hal itu, Prabowo menilai bahwa Indonesia juga memiliki potensi besar untuk meniru bahkan melampaui sistem Malaysia. Jumlah jemaah Indonesia yang besar, serta keberadaan dana manfaat yang dikelola BPKH yang mencapai ratusan triliun rupiah, dianggap cukup untuk mendukung kebijakan serupa asalkan dikelola dengan efisien dan transparan.
Langkah-Langkah Efisiensi yang Disiapkan
Untuk menurunkan biaya, pemerintah sedang menyusun langkah-langkah strategis, antara lain:
- Negosiasi ulang kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi, termasuk hotel, katering, dan transportasi bus antarkota.
- Pemangkasan masa tinggal jemaah dari rata-rata 40 hari menjadi 30 hari, untuk menekan biaya penginapan dan konsumsi tanpa mengganggu rangkaian ibadah wajib.
- Optimalisasi rute dan jadwal penerbangan jemaah dengan mengatur ulang embarkasi dan debarkasi.
- Penguatan sistem digitalisasi layanan haji, untuk mengurangi biaya administratif dan mempercepat proses logistik.
- Peningkatan transparansi pengelolaan dana oleh BPKH agar nilai manfaat benar-benar kembali pada jemaah.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, menyambut baik arahan Presiden terpilih. Ia menyatakan bahwa kementeriannya sedang menyusun roadmap efisiensi jangka panjang agar target penurunan biaya haji bisa tercapai mulai tahun depan.
“Arahan Bapak Presiden akan kami jadikan prioritas. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya dan terus menjalin komunikasi dengan mitra di Arab Saudi agar hasilnya optimal,” ujar Hilman.
Peran Dana Haji dan BPKH
Dana haji yang dikelola BPKH saat ini mencapai lebih dari Rp160 triliun. Dana tersebut berasal dari setoran jemaah haji yang belum berangkat, dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah. Keuntungan dari investasi tersebut digunakan untuk menutup sebagian biaya haji setiap tahunnya.
Namun, sejumlah pihak menyoroti bahwa nilai manfaat yang dikembalikan kepada jemaah masih bisa lebih besar jika pengelolaan dilakukan lebih agresif namun tetap aman. Presiden Prabowo dalam arahannya juga meminta transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan dana umat ini.
Harapan Masyarakat
Arahan ini disambut antusias oleh masyarakat. Banyak calon jemaah haji yang telah menunggu bertahun-tahun berharap biaya bisa lebih ringan, terutama bagi mereka yang berasal dari daerah dengan kondisi ekonomi terbatas.
“Kalau bisa lebih murah, kami tentu sangat terbantu. Sekarang nabung haji itu perjuangan, karena nunggu berangkat saja bisa belasan tahun,” kata Hadi, calon jemaah haji asal Surabaya.
Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia punya tantangan sekaligus potensi besar dalam mereformasi tata kelola haji. Arahan Presiden Prabowo menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan haji yang lebih murah, efisien, dan berkeadilan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
Pemerintah kini ditantang untuk menjabarkan komitmen ini ke dalam kebijakan teknis dan kerja sama strategis agar seluruh umat Muslim Indonesia dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan lebih ringan dan bermartabat.
Baca Juga : Arab Saudi Tangguhkan Umrah Untuk Semua Jenis Visa Kecuali Haji
