Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN yang digelar pada 9 April 2025 di bawah kepemimpinan Malaysia. Dalam forum tersebut, para menteri membahas strategi menghadapi perang dagang yang dipicu oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global akibat perang dagang yang semakin tajam,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, seperti dikutip Jumat (11/4/2025).
Pertemuan itu dibuka dengan diskusi mengenai kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Trump, dalam rangka Liberation Day, yang diberlakukan terhadap lebih dari 60 mitra dagangnya. Negara-negara tersebut dianggap menikmati surplus atau mengambil keuntungan secara tidak adil dari pasar AS.
Sri Mulyani menilai kebijakan ini melemahkan sistem perdagangan global yang berbasis aturan, seperti yang dijalankan oleh WTO dan lembaga Bretton Woods—sistem yang justru dibentuk oleh Amerika sendiri setelah Perang Dunia II untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global.
Namun, dampak dari sistem ini membuat banyak industri manufaktur berpindah ke luar AS, menimbulkan pengangguran di dalam negeri, hingga akhirnya memicu kemarahan Trump yang memilih jalan proteksionisme dan pendekatan sepihak.
“Akibat langkah ini, negara-negara harus melakukan negosiasi langsung secara bilateral dengan AS. China pun merespons dengan tarif balasan, yang kemudian dibalas lagi oleh AS dengan menaikkan tarif hingga 125%,” jelasnya.
Konflik tarif yang terus meningkat ini, menurut Sri Mulyani, menciptakan ketidakstabilan global dan menambah tekanan terhadap perekonomian serta inflasi dunia. Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan ASEAN berbagi kondisi terkini di negara masing-masing akibat kebijakan AS, sekaligus membahas langkah mitigasi dan pendekatan negosiasi dengan Washington.
Sri Mulyani menegaskan, ASEAN yang memiliki PDB sebesar US$ 3 triliun dan populasi lebih dari 650 juta jiwa memiliki potensi besar untuk mempererat kerja sama ekonomi regional di tengah krisis tarif global.
Indonesia sendiri, lanjutnya, akan tetap memperkuat fondasi ekonomi melalui deregulasi serta penghapusan hambatan perdagangan dan investasi. Selain itu, diplomasi dan negosiasi ekonomi akan terus diupayakan untuk menjaga kepentingan nasional dan stabilitas global.
“Ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa Indonesia harus aktif menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” katanya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Tim Kabinet Merah Putih telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk merancang berbagai langkah dalam menghadapi gejolak global yang ditimbulkan oleh kebijakan Trump.
